You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
MoU KUPA PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Diagendakan Jumat
photo Doc - Beritajakarta.id

MoU KUPA PPAS Perubahan APBD 2017 Segera Ditandatangani

Penandatanganan kesepakatan (MoU) antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Gubernur DKI Jakarta, tentang rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2017, akan digelar Jumat (25/8).

Penandatangan MoU antara Pimpinan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta kita jadwalkan pukul 14.00

Hal ini ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/8). 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, sesuai aturan setiap kegiatan dan perubahan yang akan dilaksanakan harus mendapat persetujuan melalui Bamus. Karena itu, hari ini pihaknya menggelar rapat untuk menetapkan perubahan jadwal KUPA-PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

DPRD Minta Penjelasan Kenaikan Belanja Bantuan Sosial

"Besok, Kamis (24/8), kita jadwalkan laporan komisi terhadap hasil pra banggar. Rencana dimulai pukul 09.00," katanya.

Selanjutnya, pada Jumat (25/8), akan digelar rapat internal pimpinan sejak sekitar pukul 10.00. Setelahnya, di hari yang sama juga akan digelar penandatangan MoU dengan pihak eksekutif.

"Penandatangan MoU antara Pimpinan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta kita jadwalkan pukul 14.00," ujarnya

Sekretaris DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi menambahkan, Bamus hari ini baru sebatas menetapkan jadwal MoU. Untuk tahapan lanjutan akan digelar rapat kembali.

"Setelah MoU akan ditetapkan menjadi Raperda. Nanti kemungkinan September," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12047 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1363 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1333 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1299 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1008 personBudhi Firmansyah Surapati